Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai kebijakan pemerintah melakukan moratorium penerimaan pegawai di sejumlah instansi pemerintah tidak sepenuhnya positif. Di Lapas Bojonegoro misalnya kinerja pembinaan narapidana bisa terganggu karena kekurangan pegawai.

"Saya mendapat laporan disini banyak PNS yang sudah memasuki masa pensiun. Akibat kebijakan moratorium Menpan RB pegawai yang pensiun belum ada penggantinya. Nah kekurangan sdm disini bisa memperlemah kinerja lembaga dalam melakukan pembinaan narapidana, ini serius kan," katanya dalam keterangan pers kepada wartawan di Jakarta Senin (9/3/15).

Politisi Partai Demokrat ini melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi dalam masa reses di daerah pemilihannya Jatim IX. Temuan lain di Lapas Bojonegoro adalah jumlah warga binaan yang sudah melebihi kapasitas seharusnya. Ia menyarankan kementrian dapat mengambil kebijakan relokasi dari lapas yang padat ke lapas yang masih kekurangan penghuni.

Solusi lain mengatasi over capacity ini menurut Didik adalah membuat bangunan baru, apalagi Lapas Bojonegoro mempunyai aset tanah seluas 5,2 hektar yang siap untuk dibangun. Ia menyebut akan membantu memperjuangkan anggarannya dalam rapat kerja dengan Menkumham.

Secara khusus ia juga menyampaikan apresiasi karena manajemen Lapas sudah berhasil menerapkan perangkat teknologi informasi dalam melayani masyarakat yang datang berkunjung. "Saya lihat perangkat IT yang digunakan juga cukup baik," ujar dia. (iky) foto: ist/parle/hr